Papua Jadi Sorotan Internasional Pangdam Ajak Semua Komponen Membangun Papua

Jayapura - Papua tidak hanya dalam sorotan Indonesia, tapi juga sedang dalam sorotan dunia Internasional.  Hal itu diakui Pangdam XVII/Cenderawasih, Mayjen TNI  Drs Christian  Zebua di depan puluhan wartawan pada acara tatap muka Pangdam dengan insan pers se-Jayapura di Kediaman Pangdam XVII/Cenderawasih, Senin (12/11), malam.
DIkatakan, karena Papua dalam sorotan,  sehingga apapun yang terjadi di Papua dapat  diketahui,  baik oleh seluruh Indonesia maupun oleh dunia internasional.
Namun Pangdam mengatakan, kondisi ini tidak perlu dikhawatirkan,  pasalnya negara-negara di dunia  sudah mengakui Papua adalah bagian integral yang tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).  Sebab kata mantan Danrem 171/PVT Sorong ini,  sorotan yang sama juga ternyata dialami  sejumlah negara di dunia, tak hanya Indonesia. “ Jadi  semua yang terjadi  di Papua  adalah suatu  dinamika yang  juga  terjadi di negara-negara  lain, seperti ini  Philipina, India, China dan  lain-lain,” ujarnya.
Acara  Tatap Muka dengan Insan pers ini  juga dihadiri Ketua  Persatuan   Wartawan Indonesia  (PWI) Papua  Frans Ohoiwutun,  Ketua Aliansi Jurnalis Indonesia  (AJI) Papua Viktor Mambor serta pimpinan media massa  cetak maupun  elektronik.   Menurutnya,  Papua adalah daerah misiologi,  baik nasional  maupun internasional, sehingga sebagai  bangsa  Indonesia  dibutuhkan  untuk  bertugas dengan baik  di  daerah ini.
“Daerah ini aman dan damai,  tidak seperti yang banyak ditayangkan di media nasional di Jakarta.  Meski diakui  sering ada   perang suku, aksi-aksi penembakan. Tapi masyarakatnya begitu  baik dan wellcome,” ujarnya seraya menambahkan,  pihaknya  sudah menjalin komunikasi  dengan tokoh masyarakat, tokoh adat,  perjabat pemerintahan.  Namun demikian,   ada  sesuatu   yang harus  diselesaikan   bersama di wilayah  ini.  
“Mungkin  kesalahpahaman atau   tak sepaham ada  kelompok masyarakat yang  merasa  terprovokasi munculnya isu-isu yang dapat  membuat  daerah ini   tak kondusif,” imbuhnya. 
Karenanya, kata dia,  tugas   Kodam  sudah jelas yakni menegakkan kedaulatan, menjaga keutuhan  dan menjaga keselamatan NKRI.
Menjawab pertanyaan wartawan soal  netralitas  TNI saat  Pemilukada Gubernur  dan  Wakil Gubernur, Pangdam menjelaskan, sejak Orde Reformasi  TNI    tak  terlibat  politik praktis,  tapi  berorientasi  kepada kepentingan  negara.
“Saya minta TNI  tak memihak salah-satu Calon Gubernur atau partai politik tertentu. Bahkan dilarang melakukan diskusi politik. Bila ketahuan saya akan tindak  tegas,”  tuturnya.  
Sedangkan,  soal  pengamanan di daerah   perbatasan  dan  adanya pasokan senjata api  dari Papua New Guinea  (PNG), kata dia, pihaknya mengakui keteratasan personil, apalagi di daerah Selatan  hanya  ada  2 Batalyon padahal  panjang  daerah  perbatasan sekitar  800 Km. Karena  itu, kata dia,  pihaknya segera merevisi Pos Pos  yang  kurang efektif  yang  menyeabkan lolosnya  senjata  api ilegal.
Karena  itu, lanjutnya,  pihaknya bekerjasama dengan  masyarakat  setempat untuk menginformasikan  keberadaan senjata api tersebut sekaligus  koordinasi dengan pemerintah PNG  guna  memperketat pengawasan, khususnya di  wilayah perbatasan.

Ajak Bangun Papua
Sementara itu,  adanya  kelompok  berseberangan yang selama ini  dengan alasan idiologi minta memisahkan diri dari NKRI,  nampaknya mendapat tanggapan serius dari Pangdam XVII/Cenderawasih, Mayjen TNI, Drs. Christian Zebua.
Terkait dengan itu, Pangdam , akan membangun upaya komunikasi yang intensif dengan pihak-pihak yang berseberangan tersebut.
Menurutnya, adanya  keingin memisahkan diri dimaksud, karena kemungkinannya terjadi  suatu komunikasi  selama ini terputus  yang tidak terbangun dengan baik antara kelompok tersebut dengan pemerintah.
Untuk itulah, Pangdam mengajak semua pihak  termasuk kelompok yang berseberangan itu untuk bersama-sama membangun komunikasi,  sehingga apa yang menjadi kekurangan selama ini dapat dibenahi bersama demi meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan rakyat Papua di segala aspek kehidupan, terutama masyarakat yang ada di kampung-kampung.
“Sudah pasti kami mencoba memberikan pemahaman yang baik dan bangun komunikasi dengan kelompok-kelompok yang selama ini beda pendapat dengan pemerintah,” ungkapnya kepada Bintang Papua usai pertemuan dengan Insan Pers di Kediamannya, Senin, (12/11).
Meski demikian, Pangdam mempertanyakan, sebetulnya merdeka sesungguhnya seperti apa, pasalnya Indonesia adalah Negara bebas , dimana setiap orang bebas melaksanakan segala aktifitas, namun bebas bukan berarti sesuka hati mengambil tindakan, melainkan segala tindak tanduk harus sesuai  koridor hukum yang berlaku, yakni, menciptakan kedamaian, kenteraman,  dan kesejahteraan bagi orang lain.
Pangdam juga mengajak semua komponen masyarakat tanpa terkecuali untuk bersama-sama membangun tanah Papua yang aman, damai dan sejahtera, hilangkan segala perbedaan yang merugikan diri sendiri dan orang lain.
Disamping itu, hendaknya mari belajar dan belajar untuk tingkatkan sumber daya manusia (SDM) kita, agar suatu saat jangan hanya menjadi pemimpin di tanah Papua, tetapi menjadi pemimpin di daerah lain, bahkan bila perlu kelak menjadi Presiden RI, sebagaimana dirinya atas perkenaan Tuhan menjadi Pangdam di Papua, padahal ia merupakan orang asli Pulau Nias.
“Ini Negara kuat dan Negara besar, kenapa kita harus ada konflik. Mari kita komunikasi dengan baik, tapi jangan komunikasi dengan pergerakan senjata, karena siapapun tidak akan menerima jika ada pergerakan senjata,” pungkasnya.