WIMANE@PDEKMA NEWS: “Perjanjian New York 15 Agustus 1962 Kesepakatan Internasional Yang Ilegal, Hak Menentukan Nasib Sendiri Solusi Demokratis Bagi Rakyat Papua Barat”

WIMANE@PDEKMA NEWS: “Perjanjian New York 15 Agustus 1962 Kesepakatan Internasional Yang Ilegal, Hak Menentukan Nasib Sendiri Solusi Demokratis Bagi Rakyat Papua Barat”

Baca Selengkapnya - ->> -

“Perjanjian New York 15 Agustus 1962 Kesepakatan Internasional Yang Ilegal, Hak Menentukan Nasib Sendiri Solusi Demokratis Bagi Rakyat Papua Barat”

 
Penandatanganan Perjanjian New York (New York Agreemnent) antara Belanda dan Indonesia terkait sengketa wilayah West New Guinea (Papua Barat) pada tanggal 15 Agustus 1962 dilakukan tanpa keterlibatan satupun wakil dari rakyat Papua pada hal perjanjian itu berkaitan dengan keberlangsungan hidup rakyat Papua.

Perjanjian ini mengatur masa depan wilayah Papua Barat yang terdiri dari 29 Pasal yang mengatur 3 macam hal, dimana pasal 14-21 mengatur tentang ““Penentuan Nasib Sendiri (Self Determination) yang didasarkan pada praktek Internasional yaitu satu orang satu suara (One Man One Vote)”. Dan pasal 12 dan 13 yang mengatur transfer Administrasi dari Badan Pemerintahan Sementara PBB ‘UNTEA’ kepada Indonesia.

Setelah tranfer administrasi dilakukan pada 1 Mei 1963, Indonesia yang diberi tanggungjawab untuk mempersiapkan pelaksanaan penentuan nasib dan pembangunan di Papua tidak menjalankan sesuai kesepakatan dalam Perjanjian New york,

Indonesia malah melakukan pengkondisian wilayah melalui operasi militer dan penumpasan gerakan prokemerdekaan rakyat Papua. Lebih ironis, sebelum proses penentuan nasib dilakukan, tepat 7 April 1967 Freeport perusahaan pertambangan milik negara imperialis Amerika telah menandatangani Kontrak Pertamannya dengan pemerintah Indonesia.

Klaim atas wilayah Papua sudah dilakukan oleh Indonesia dengan kontrak pertama Freeport dua tahun sebelum Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA). Sehingga, dari 809.337 orang Papua yang memiliki hak, hanya diwakili 1025 orang yang sebelumnya sudah dikarantina dan cuma 175 orang yang memberikan pendapat. Musyawarah untuk Mufakat melegitimasi Indonesia untuk melaksanakan PEPERA yang tidak demokratis, penuh teror, intimidasi dan manipulasi serta adanya pelanggaran HAM berat.

Keadaan yang demikian ; teror, intimidasi, penahanan, penembakan bahkan pembunuhan terhadap rakyat Papua terus terjadi hingga dewasa ini diera reformasinya indonesia. Hak Asasi Rakyat Papua tidak ada nilainya bagi Indonesia.

Maka, dalam rangka peringatan 51 Tahun Perjanjian New York/New York Agreement yang Ilegal, Aliansi Mahasiswa Papua [AMP] menyatakan sikap politik kami kepada Rezim SBY-Boediono, Belanda dan PBB untuk segera :

1.    Berikan Kebebasan dan Hak Menentukan Nasib Sendiri Sebagai Solusi Demokratis Bagi Rakyat Papua.

2.    Menuntup dan menghentikan aktifitas eksploitasi semua perusahaan Multy National Coorporation (MNC) milik negara-negara Imperialis ; Freeport, BP, LNG Tangguh, Medco, Corindo dan lain-lain dari seluruh Tanah Papua.

3.    Menarik Militer Indonesia (TNI-Polri) Organik dan Non Organik dari seluruh Tanah Papua untuk menghentikan segala bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan oleh negara Indonesia terhadap rakyat Papua.

Demikian aksi ini kami buat, atas perhatiannya kami ucap terima kasih. Salam!

Baca Selengkapnya - ->> -

SEJARAH SINGKAT LAHIRNYA ALIANSI MAHASISWA PAPUA (AMP)

  

Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) didirikan pada tanggal 30 Mei 1998 di Jl. Guntur Kawi, Manggarai, Jakarta Selatan. Organisasi ini lahir ditengah situasi represi Negara di Tanah Papua Barat, khususnya di Biak, yang kita kenal dengan Peristiwa Biak Berdarah. Ditengah situasi politik Indonesia yang mulai goyah akibat tekanan-tekanan politik dari gerakan prodemokrasi Indonesia terhadap regime Soeharto dan mulai menguatnya tuntutan Reformasi Politik bagi sebuah perubahan yang berkeadilan serta terbukanya ruang demokrasi.
Selama berdiri, AMP telah dua kali menyelenggarakan Kongres Nasional. Kongres I diselenggarakan di Kaliurang – Yogyakarta, November 2005. Lima tahun kemudian tepatnya Januari 2010 diselenggarakan Kongres II di Port Numbay – Papua dan menegaskan sikap dan pandangan organisasi sebagai organisasi massa mahasiswa yang terbuka tanpa memandang latar belakang pandangan, suku, agama, dan ras dan mendukung perjuangan untuk merebut hak – hak demokratik Rakyat Papua.

Baca Selengkapnya - ->> -

“Hak Menentukan Nasib Sendiri Solusi Demokratis Bagi Rakyat Papua”

1 Mei 1963 bagi rakyat Papua merupakan awal pendudukan Indonesia di Tanah Papua. Terjadinya penyerahan kekuasaan dari pemerintahan sementara PBB (UNTEA) kepada Indonesia melegitimasi Indonesia untuk menempatkan militernya dalam jumlah besar di Papua Barat. Sesuai perjanjian New York (New York Agreement) 15 Agustus 1962, Indonesia ditugaskan untuk membangun sambil mempersiapkan pelaksanaan Act of Free Choice (Tindakan Pilih Bebas) atau Self Determination (Penentuan Nasib Sendiri).

Kenyataannya, upaya pengkondisian Papua mulai dilakukan militer Indonesia sejak 1963 hingga 1969. Terbukti hasil PEPERA dimenangkan oleh Indonesia, dengan keterlibatan 1.025 orang pemilih dari 800.000 orang Papua yang punya hak untuk memilih. Dua tahun sebelum PEPERA 1969 yaitu 1967 terjadi Kontrak Karya I Freeport Mc Moran Gold and Copper perusahaan tambang emas dan tembaga milik Imperialis Amerika dengan rezim Orba Soeharto. Kontrak ini dilakukan karena Indonesia yakin akan memenangkan PEPERA walaupun dengan cara keji sekalipun, seperti teror, intimidasi dan bahkan pembunuhan sekalipun.

Baca Selengkapnya - ->> -

Papua Jadi Sorotan Internasional Pangdam Ajak Semua Komponen Membangun Papua

Jayapura - Papua tidak hanya dalam sorotan Indonesia, tapi juga sedang dalam sorotan dunia Internasional.  Hal itu diakui Pangdam XVII/Cenderawasih, Mayjen TNI  Drs Christian  Zebua di depan puluhan wartawan pada acara tatap muka Pangdam dengan insan pers se-Jayapura di Kediaman Pangdam XVII/Cenderawasih, Senin (12/11), malam.
DIkatakan, karena Papua dalam sorotan,  sehingga apapun yang terjadi di Papua dapat  diketahui,  baik oleh seluruh Indonesia maupun oleh dunia internasional.
Namun Pangdam mengatakan, kondisi ini tidak perlu dikhawatirkan,  pasalnya negara-negara di dunia  sudah mengakui Papua adalah bagian integral yang tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).  Sebab kata mantan Danrem 171/PVT Sorong ini,  sorotan yang sama juga ternyata dialami  sejumlah negara di dunia, tak hanya Indonesia. “ Jadi  semua yang terjadi  di Papua  adalah suatu  dinamika yang  juga  terjadi di negara-negara  lain, seperti ini  Philipina, India, China dan  lain-lain,” ujarnya.
Acara  Tatap Muka dengan Insan pers ini  juga dihadiri Ketua  Persatuan   Wartawan Indonesia  (PWI) Papua  Frans Ohoiwutun,  Ketua Aliansi Jurnalis Indonesia  (AJI) Papua Viktor Mambor serta pimpinan media massa  cetak maupun  elektronik.   Menurutnya,  Papua adalah daerah misiologi,  baik nasional  maupun internasional, sehingga sebagai  bangsa  Indonesia  dibutuhkan  untuk  bertugas dengan baik  di  daerah ini.
“Daerah ini aman dan damai,  tidak seperti yang banyak ditayangkan di media nasional di Jakarta.  Meski diakui  sering ada   perang suku, aksi-aksi penembakan. Tapi masyarakatnya begitu  baik dan wellcome,” ujarnya seraya menambahkan,  pihaknya  sudah menjalin komunikasi  dengan tokoh masyarakat, tokoh adat,  perjabat pemerintahan.  Namun demikian,   ada  sesuatu   yang harus  diselesaikan   bersama di wilayah  ini.  
“Mungkin  kesalahpahaman atau   tak sepaham ada  kelompok masyarakat yang  merasa  terprovokasi munculnya isu-isu yang dapat  membuat  daerah ini   tak kondusif,” imbuhnya. 
Karenanya, kata dia,  tugas   Kodam  sudah jelas yakni menegakkan kedaulatan, menjaga keutuhan  dan menjaga keselamatan NKRI.
Menjawab pertanyaan wartawan soal  netralitas  TNI saat  Pemilukada Gubernur  dan  Wakil Gubernur, Pangdam menjelaskan, sejak Orde Reformasi  TNI    tak  terlibat  politik praktis,  tapi  berorientasi  kepada kepentingan  negara.
“Saya minta TNI  tak memihak salah-satu Calon Gubernur atau partai politik tertentu. Bahkan dilarang melakukan diskusi politik. Bila ketahuan saya akan tindak  tegas,”  tuturnya.  
Sedangkan,  soal  pengamanan di daerah   perbatasan  dan  adanya pasokan senjata api  dari Papua New Guinea  (PNG), kata dia, pihaknya mengakui keteratasan personil, apalagi di daerah Selatan  hanya  ada  2 Batalyon padahal  panjang  daerah  perbatasan sekitar  800 Km. Karena  itu, kata dia,  pihaknya segera merevisi Pos Pos  yang  kurang efektif  yang  menyeabkan lolosnya  senjata  api ilegal.
Karena  itu, lanjutnya,  pihaknya bekerjasama dengan  masyarakat  setempat untuk menginformasikan  keberadaan senjata api tersebut sekaligus  koordinasi dengan pemerintah PNG  guna  memperketat pengawasan, khususnya di  wilayah perbatasan.

Ajak Bangun Papua
Sementara itu,  adanya  kelompok  berseberangan yang selama ini  dengan alasan idiologi minta memisahkan diri dari NKRI,  nampaknya mendapat tanggapan serius dari Pangdam XVII/Cenderawasih, Mayjen TNI, Drs. Christian Zebua.
Terkait dengan itu, Pangdam , akan membangun upaya komunikasi yang intensif dengan pihak-pihak yang berseberangan tersebut.
Menurutnya, adanya  keingin memisahkan diri dimaksud, karena kemungkinannya terjadi  suatu komunikasi  selama ini terputus  yang tidak terbangun dengan baik antara kelompok tersebut dengan pemerintah.
Untuk itulah, Pangdam mengajak semua pihak  termasuk kelompok yang berseberangan itu untuk bersama-sama membangun komunikasi,  sehingga apa yang menjadi kekurangan selama ini dapat dibenahi bersama demi meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan rakyat Papua di segala aspek kehidupan, terutama masyarakat yang ada di kampung-kampung.
“Sudah pasti kami mencoba memberikan pemahaman yang baik dan bangun komunikasi dengan kelompok-kelompok yang selama ini beda pendapat dengan pemerintah,” ungkapnya kepada Bintang Papua usai pertemuan dengan Insan Pers di Kediamannya, Senin, (12/11).
Meski demikian, Pangdam mempertanyakan, sebetulnya merdeka sesungguhnya seperti apa, pasalnya Indonesia adalah Negara bebas , dimana setiap orang bebas melaksanakan segala aktifitas, namun bebas bukan berarti sesuka hati mengambil tindakan, melainkan segala tindak tanduk harus sesuai  koridor hukum yang berlaku, yakni, menciptakan kedamaian, kenteraman,  dan kesejahteraan bagi orang lain.
Pangdam juga mengajak semua komponen masyarakat tanpa terkecuali untuk bersama-sama membangun tanah Papua yang aman, damai dan sejahtera, hilangkan segala perbedaan yang merugikan diri sendiri dan orang lain.
Disamping itu, hendaknya mari belajar dan belajar untuk tingkatkan sumber daya manusia (SDM) kita, agar suatu saat jangan hanya menjadi pemimpin di tanah Papua, tetapi menjadi pemimpin di daerah lain, bahkan bila perlu kelak menjadi Presiden RI, sebagaimana dirinya atas perkenaan Tuhan menjadi Pangdam di Papua, padahal ia merupakan orang asli Pulau Nias.
“Ini Negara kuat dan Negara besar, kenapa kita harus ada konflik. Mari kita komunikasi dengan baik, tapi jangan komunikasi dengan pergerakan senjata, karena siapapun tidak akan menerima jika ada pergerakan senjata,” pungkasnya.

Baca Selengkapnya - ->> -

Manusia Bertopeng Bunuh Ibu Guru di Pegubin

">Papua—Nahas menimpa Suhartini, seorang ibu guru yang mengajar di Distrik Okbi Pegunungan Bintang (Pegubin). Betapa tidak,  korban yang sudah lama mengabdikan diri sebagai guru di daerah terpencil itu , dibunuh secara sadis.  

Korban   tewas terbunuh, Minggu 28 Oktober sekitar pukul 19.00 WIT. Ia dibunuh bersama seorang pembantunya oleh pelaku  yang menggunakan topeng serta diduga orang terlatih.

Anggota DPR Papua  dari Fraksi Golkar Iqnacius Mimin mengungkapkan hal itu kepada wartawan Selasa 30 Oktober. ‘’Seorang guru yang sudah sejak 1995 mengabdi di daerah terpencil  tepatnya di Distrik Okbi Pegunungan Bintang bersama seorang pembantunya telah dibunuh orang tak dikenal Minggu kemarin, motifnya hingga saat ini belum jelas,’’kata dia. Peristiwa pembunuhan itu, lanjut dia,  cukup sadis dan sesuai dengan laporan warga masyarakat dilakukan oleh orang bertopeng dan diduga juga orang terlatih. ‘’Dari laporan warga pelaku bertopeng dan terlatih, guru itu dibunuh di rumahnya dengan cara kepala dibelah dan jari-jarinya dipotong. Sementara pembantu ibu guru itu sesudah dibunuh di buang ke dalam kolam,’’paparnya. 

Menurut Mimin, dirinya dan masyarakat Kabupaten Pegunungan Bintang sangat mengutuk peristiwa pembunuhan itu, selain tergolong sangat sadis, korbannya adalah guru yang sudah mengabdi belasan tahun di distriknya Okbi. ‘’Saya yang berasal dari daerah pemilihan Okbi sangat mengutuk kejadian itu, karena korban adalah guru yang sudah lama mengabdi disana dan telah membuat daerah itu yang tadinya gelap menjadi terang, kalau tujuannya merampok kenapa mesti membunuh, ’’tegasnya. 

Untuk itu, sambung Mimin, dirinya dan masyarakat Pegunungan Bintang meminta pihak Kepolisian segera mengungkap kasus tersebut dan terutama menangkap pelaku dan memprosesnya sesuai dengan hukum yang berlaku. ‘’Pelaku harus ditangkap dan diproses hukum,’’singkatnya. 

Mengenai dugaan pelaku adalah orang terlatih, Mimin menyatakan, DPR Papua bersama pemerintah kabupaten Pegunungan Bintang akan segera bertemu dengan pihak Kodam XVII Cenderawasih. ‘’ Dalam waktu dekat kami akan audensi dengan Pangdam Cenderawasih, mengenai peristiwa itu, kalau memang pos TNI yang ada disana tidak bisa memberikan kenyamanan kepada masyarakat, kami akan minta dibubarkan,’’tukas dia. 

Menurut Mimin, kedua korban pembunuhan itu saat ini sudah dievakuasi ke Jayapura dan sedang diotopsi di Rumah Sakit Bhayangkara Kotaraja. (jir/don/lo1)

Baca Selengkapnya - ->> -

25 Kapolres di Papua dan Papua Barat Diganti

JAYAPURA—Perombakan besar-besaran dilakukan Kapolda Papua Irjen  Pol  Drs M. Tito Karnavian, MA. Ya, mungkin baru kali ini terjadi di Papua dan Papua Barat 25 Kapolres diganti sekaligus. Selain pergantian 25 dari 29 Kapolres-se Papua dan Papua Barat, juga dilakukan pelantikan AKBP I Gede Sumerta Jaya sebagai Kabid Humas Polda Papua

Ke- 25 Kapolres yang diganti yakni  Jabatan Kapolres Nabire dari AKBP Muhammad Rois,  SIK diserahterimakan kepada Kabag Rorena Polda Papua AKBP Bahara Marpaung, SH.  Kapolres Keerom dari AKBP Drs Bejo diserahterimakan kepada Kasubbidsunluhkum Bidkum Polda Papua  AKBP Pasero.  Kapolres Merauke dari AKBP Djoko Prihadi diserahterimakan kepada Kapolres Sarmi, AKBP Petrus Patrige Rudolf Renwarin, SH. Sedangkan  Kapolres Sarmi diserahterimakan kepada Kasubdit II Ditintelkam Polda Papua, AKBP Tagor Hutapea, SIK.

Kapolres Sorong dari AKBP Parlindungan Silitonga, SiK diserahterimakan kepada Kasubditregident Ditlantas Polda Papua, AKBP E Zulpan, SIK.  Kapolres Teluk Bintuni dari AKBP Tony Budiarto diserahterimakan kepada Kaden I Satbrimob Polda Papua, AKBP Reeza Herasbudi. Kapolres Tolikara dari AKBP Rahmat Martua Siregar, SH diserahterimakan kepada Kasubbidwabprof Bidpropam Polda Papua  AKBP Alexander Louw.

Kapolres Yahukimo dari AKBP Yusuf Usman diserahterimakan kepada AKBP  Eliakim  (Kasubdit Bintibluh Dit Binmas Polda Papua.  Kapolres Manokwari dari AKBP Agustinus Suprianto, SIK diserahterimakan kepada AKBP  Ricko Taruna Mauruh (Kapolres Biak Numfor).  Kapolres Biak Numfor diserahterimakan kepada AKBP Esterlina Sroyer.

Kapolres Jayapura dari AKBP Antonius Wantri Yulianto diserahterimakan kepada AKBP Roycke Harrry Langie. Kapolres Mappi dari AKBP Mikael Suradal diserahterimakan kepada AKBP Yosep Iswanto.

Kapolres Mimika dari  AKBP Denny Siregar diserahterimakan kepada AKBP Jeremian Rontini (Kapolres Bovendigoel ) sedangkan Kapolres Boven Digeol dijabat AKBP  Sri Satyatama. 

Kapolres Paniai, AKBP Janus Parlindungan Siregar diserahterimakan kepada AKBP Antonius Diance. Kapolres Kaimana, AKBP, Anthonius Diance diserahterimakan kepada AKBP Halasan Roland Situmeang.  Kapolres Sorong Selatan dari, AKBP Sulistyo Pudjo diserahterimakan kepada AKBP, Djunaidi Mayau.

Kapolres Supiori dari AKBP Bendiktus Kayom diserahterimakan kepada AKBP Hary Supriyono. Jabatan Kapolres Jayawijaya dari AKBP Aldian Budianto diserahterimakan kepada AKBP Fernando Sanches. 

Kapolres Sorong Kota dari AKBP  Tri Atmodjo Marawasianto diserahterimakan kepada AKBP  Gatot Aris Purbaya (Kapolres Teluk Wondama), sedangkan  Kapolres Teluk Wondama dijabat AKBP Alex Korwa (Kapolres Puncak Jaya), Kapolres Puncak Jaya dijabat AKBP Marselis Sarimin. 

Kapolres Kepulauan Yapen dari AKBP D Prio Dwi Atmoko diserahterimakan kepada AKBP Ruddy Tan.  Kapolres Waropen dari AKBP Robert E Djari diserahterimakan kepada AKBP Bartholomeus Meison Sagala.  Kapolres Pegunungan Bintang dari AKBP Kolestra Siboro diserahterimakan kepada AKBP Falentinus Nifangilyau.

Kapolda Papua juga melantik,  AKBP I Gede Sumerta Jaya, SIK, Irbidops Itwasda Polda Papua sebagai Kabid Humas Polda Papua,  dan Kabag Lakgar Ro Renbang Polda Papua  AKBP Supomo dimutasikan ke Pamen Polda (diarahkan sebagai Kayanma).

Kapolda Papua  Injen Pol  Drs Tito Karnavian, MA mengatakan, serahterima jabatan tersebut sebagai bentuk penyegaran bagi organisasi,  agar kinerja anggota lebih baik.

Dimana, ungkap Kapolda, pergantian ini banyak juga yang sudah lama Kapolres, eperti Mimika  sudah cukup lama. Maka kita rotasi supaya yang sudah lama ini naik juga Eselonnya sementara mantan-mantan sespim yang prestasinya baik ini diberikan menepati posisi Kapolres.

Disinggung apakah pergantian sejumlah Kapolres tersebut berkaitan dengan komitmen Kapolda yang fokus untuk pemberantasan korupsi ? Kapolda menjelaskan yang paling utama adalah terjadinya penyegaran di jajaran Polda Papua.

Kata dia,  pihaknya telah menyampaikan kepada  seluruh Kapolres harus mendukung kebijakan  memerangi  korupsi,”

Baca Selengkapnya - ->> -