Sekjen PBB Didesak Segera Akui NRFPB

JAYAPURA - Sekitar tiga ratus  orang yang menamakan diri Solidaritas Hukum, HAM dan Demokrasi Rakyat Sipil Papua (SH2DRP) dan Solidaritas Kemanusiaan Rakyat Papua Barat (SKRPB) serta Penjaga Tanah Papua (Petapa) menggelar unjuk rasa di Kantor Depkumham Provinsi Papua, Rabu (29/02) kemarin. Awalnya, massa SH2DRP berjalan kaki dari Waena-Expo menuju Kantor Depkumham tepat pukul 13.20 WIT kemarin siang. Pendemo yang dipimpin  Alius Asso, Elly Sirwa, Usamah Yogobi dan Elliyas Ayakeding melakukan orasi dan menyampaikan pernyataan politiknya kepada Depkumham Papua. Selain itu massa SH2DRP, SKRPB dan Petapa juga melanjutkan aksi demonya ke Kantor DPR Papua.  Pendemo diterima oleh Staf Divisi Pemasyarakatan Depkumham Papua, Jacobus Wanane, S.Kom dan Kepala Divisi Imigrasi Depkumham Papua, Nasrul Ngabdimassa, SH.
Dalam orasinya yang disampaikan Alius Asso, intinya menyambut kedatangan Sekjen PBB, Ban Ki- Moon ke Jakarta menemui Presiden, SBY hari ini, dimana PBB merupakan Polisi dunia untuk menjaga stabilitas perdamaian dunia dari kekejaman rezim militeristik terhadap pembantaian, pembunuhan, perampasan sewenang-wenang terhadap umat manusia oleh Negara yang berkuasa terhadap kaum sipil yang menuntut hak-hak dasar bagi masyarakat Pribumi yaitu berupa hak atas politiknya, HAM dan hak lainnya yang telah diwariskan oleh Tuhan  Yang Maha Kuasa (TYMK) secara turun-temurun.
Mereka mendesak  Sekjen PBB, Ban Ki Moon segera mengakui Negara Federal Papua Barat (NRFPB) dalam kurung waktu sesingkat-singkatnya atau paling cepat hingga Bulan Mei 2012 ini . “Kami segenap rakyat Bangsa Papua Barat mendesak dan mengingatkan keterlibatan NKRI, Amerika Serikat, Belanda dan PBB atas status Papua Barat, maka itu dengan sadar segera bertanggungjawab atas penentuan nasib sendiri (Self Determination) yakni sama seperti dengan Bangsa-Bangsa lainnya diatas muka bumi ini,” teriak para massa. Kata Alius Asso saat membacakan pernyataan sikap, pekerja HAM di Manca Negara memberikan dukungan dan memberikan perhatian terhadap pelanggaran HAM terberat yang terjadi di Papua Barat.
“Kami secara tegas menolak vonis yang diberikan kepada pimpinan NRFPB, Forkorus Yoboisembut selaku Presiden NRFPB dan Edison Gladius Waromi selaku Perdana Menteri NRFPB serta ketiga rekannya yang lain dari Pemerintah RI dengan Vonis selama tiga (3) tahun hukuman penjara,” ujarnya. Lanjutnya, Pemerintah Indonesia segera gelar pengadilan HAM International yang adil terhadap Pimpinan NRFPB yaitu ‘Presiden’ Forkorus Yoboisembut dan ‘Perdana Menteri’ Edison Gladius Waromi beserta ketiga rekan lainnya.
Dikatakannya, Bangsa Papua Barat menjadi korban kepentingan politik NKRI dan ekonomi kapitalisme global oleh Pemerintah Indonesia, Amerika Serikat, Belanda dan PBB secara paksa tidak mengakui ketentuan hukum Internasional, maka itu kami rakyat Bangsa Papua Barat tidak pernah berdiam diri atas ketidakadilan sikap negara penjajah Indonesia di Negeri Papua Barat, dimana sepanjang di Papua Barat terus bergejolak politik yang adalah tuntutan rakyat untuk menentukan nasib sendiri.  “Kami mendesak Paus di Vatican, Roma segera menyurati Komisi Khusus PBB, Gereja-Gereja Sedunia dan Umat Muslim Sedunia juga segera menyurati Sekjen PBB guna demi penyelamatan Umat Tuhan di Papua Barat, dan Pemerintah Rusia segera membangun satelit dan asetnya lainnya di Negeri Papua Barat untuk kepentingan bersama,” pungkasnya.
Sedangkan, Staff Divisi Pemasyaarakatan Depkumham Papua, Jacobus Wanane, S.Kom menyatakan kami tetap akan membawa dan melanjutkan semua aspirasi dari massa SH2DRP, SKRPB serta Petapa dalam bentuk sikap pernyataan yang diberikan kepada kami, dan itu bukan pernyataan main-main dari saya karena saya bersumpah sesama anak asli Papua dihadapan Tuhan Allah tetap melanjutkan seluruh aspirasi yang telah diberikan kepada saya.

Petapa Himbau Kelompok Masa Jaga Keamanan Tanah Papua
Sementara itu Kordinator Umum Keamanan Penjaga Tanah Papua (PETAPA) Elliyas Ayakedingsemalam menyambangi Kantor Harian Bintang Papua, mengklarifikasi pernyataan beberapa pihak yang menudingnya menyatakan bahwa Buchtar Tabuni selaku Ketua KNPB melakukan tindakan provokatif. “Saya bisa katakan bahwa KNPB tidak mengadu domba, itu yang saya klarifikasi,” tuturnya lagi, “berdasarkan informasi yang berkembang, KNPB juga akan melakukan demo pada tanggal 19, maka atas berita tersebut saya meminta agar demo tidak dilakukan bersamaan antara KNPB dengan kelompok Elliyas Ayakeding SH2RP, sehingga tidak terjadi bentork dilapangan, itu yang saya katakan kemarin,”tambahnya.
Lebih lanjut , Elliyas silahkan saja KNPB mau demo tolak kunjungan PBB, yang penting menurutnya waktunya tidak boleh bersamaan sehingga tidak terjadi bentrok. “itu adalah tugas kami sebagai kordinator keamanan harus melakukan ini, artinya kalau demo bersamaan akan terjadi bentrok, ini untuk menghindari konflik,” imbuhnya lagi. “Saya mohon maaf, bahwa saya tidak katakan demikian, yang saya katakan  bahwa mari kelompok masa antara KNPB dan SH2RP ini kan harus jaga ketertiban keamanan, kalau sebelumnya KNPB sudah melakukan demo penolakan, biarkan kami untuk mengucapkan terimaksih atas kunjungan PBB,” kata Ellias tegas. Selain itu, Ellias juga mengucapkan rasa terimaksaihnya kepada POLDA Papua, yang tidak keluarkan ijin demonstrasi  bersamaan pada hari ini (19/03), hal ini dinilainya sebagai langkah tepat sehingga tetap ada perdamaian di Tanah Papua.