“ Tetap Tolak Dialog Jakarta-Papua, Ngotot Tuntut Referendum”
Juru Bicara Nasional (Jubirnas) Dari Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Jeffry Tabuni.
Itulah hasil dari pertemuan antara Persekutuan Gereja-Gereja Papua (PGGP) yang beranggotakan 13 orang dibawah pimpinan Ketua Umum (Ketum) PGGP, Pdt. Lipiyus Biniluk, S.Th dengan pihak Pemerintah Pusat dalam hal ini Presiden Susilo Bambang Yudoyhono (SBY) yang didampingi oleh Wapres Boediono serta Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menko Kesra Agung Laksono dan Mendagri Gamawan Fauzi, di Jakarta baru-baru ini.
Hal ini ternyata mendapat tanggapan keras dari Juru Bicara Nasional (Jubirnas), Jeffry Tabuni. Ia meminta kepada pihak-pihak gereja atau PGGP agar tidak turut campur tangan persoalan di atas Tanah Papua, dikarenakan PGGP tidak mengerti mengenai permasalahan di atas Tanah Papua.
“Jadi kami (KNPB) menegaskan kepada pihak-pihak gereja atau PGGP agar
jangan menipu public di Tanah Papua, dimana pihak-pihak gereja tersebut
sudah mengetahui akar persoalannya bagi Tanah Papua, yang kalau kami
melihatnya suatu benang merah yang tidak bisa terpisahkan antara satu
dengan yang lainnya, atau ini merupakan persoalan sejarah dari Pepera
Tahun 1969 yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Indonesia dengan
pihak-pihak lain yang berkepentingan diatas Tanah Papua,” tegas Jubirnas
KNPB, Jeffry Tabuni kepada Bintang Papua, di Café Prima Garden Abepura,
Jumat (03/02) kemarin sore.
Lanjutnya, sehingga mereka dalam hal ini Indonesia dengan pihak lain yang punya kepentingan tersebut membunuh hak politik rakyat bangsa Papua Barat, maka dengan tegas saya menuntut agar segera dikembalikan ke Internasional atau ke proses referendum.
“Kami dari KNPB selaku lembaga yang mewakili hak politik rakyat bangsa Papua Barat menuntut hak politik secara penuh kepada Pemerintah Indonesia agar mengembalikannya dengan mekanisme referendum atau memberikan kemerdekaan bagi rakyat Bangsa Papua Barat, kalau dengan cara dialog Papua-Jakarta, itu kami mau gunakan cara apa agar permasalahan hak politik rakyat Papua bisa didengarkan oleh Pemerintah Indonesia,” tuntut Jeffry Tabuni sembari menyatakan bahwa kepanitiaan pembentukan Parlemen Rakyat daerah (PRD) Nasional sudah terbentuk dan PRD Nasional pada Bulan April akan di launching.
Menurutnya, banyaknya tawaran-tawaran dari Pemerintah Indonesia seperti Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) maupun tawaran-tawaran kesejahteraan untuk rakyat Bangsa Papua Barat, yang dimana kami nilai itu bukanlah suatu solusi yang tepat untuk menyelesaikan persoalan diatas Tanah Papua Barat.
“Contohnya Goliath Tabuni yang lebih memilih kontak senjata dengan Pemerintah Indonesia, itu kan sudah jelas mereka itu bukan separatis atau pemberontak, tapi merupakan seorang yang melakukan gerilya dari Tentara Pembebasan Nasional (TPN) dan Operasi Papua Merdeka (OPM), guna melakukan pembebasan akibat penjajahan yang dilakukan NKRI terhadap rakyat Bangsa Papua Barat,” ucapnya.
Lanjut Jeffry, TPN/OPM itu ada semenjak mereka (TPN/OPM) kecewa dengan hasil dari Pepera tahun 1969 s/d Tahun 2012 sekarang ini dan kesejahteraan rakyat bangsa Papua Barat itu diabaikan serta Otsus tidak pernah atau dapat di nikmati oleh seluruh rakyat Bangsa Papua Barat.
“Jadi, kepada pihak-pihak gereja atau PGGP yang ingin mengadakan dialog Papua-Jakarta itu agar segera menghentikan niatnya terssebut dan jangan mengajak rakyat Bangsa Papua Barat untuk melakukan dialog Papua-Jakarta, dikarenakan rakyat Bangsa Papua Barat sudah mengerti apa yang diinginkan oleh rakyat Bangsa Papua Barat adalah merupakan suatu yang mutlak untuk rakyat Bangsa Papua Barat referendum atau merdeka,” pintanya.
“Referendum atau merdeka bai Bangsa Papua Barat ini kami anggap adalah solusi yang tepat untuk menyelesaikan persoalan diatas Tanah Papua Barat dan dapat mensejahterakan seluruh rakyat Bangsa Papua Barat, jadi Otsus maupun UP4B itu bagi kami bukanlah solusinya, melainkan untuk menyengsarakan dan membunuh seluruh rakyat Bangsa Papua Barat secara perlahan-lahan diatas Tanah Leluhurnya sendiri,” tuturnya.
Menurut Jefrry Tabuni, seharusnya Pemerintah Indonesia membuka diri, guna memberikan referendum kepada rakyat dan Bangsa Papua Barat, hal ini sebenarnya sudah diketahui dan dimengerti oleh Negara Republik Indonesia serta sudah mengerti akar permasalahan-permasalahan yang terjadi diatas Tanah Papua, tapi mereka (PGGP dan Pemerintah Indonesia) hanya berpura-pura dan menutup mata maupun telinga semuanya akan persoalan bagi rakyat Bangsa Papua Barat. (wmneapdkm).
Lanjutnya, sehingga mereka dalam hal ini Indonesia dengan pihak lain yang punya kepentingan tersebut membunuh hak politik rakyat bangsa Papua Barat, maka dengan tegas saya menuntut agar segera dikembalikan ke Internasional atau ke proses referendum.
“Kami dari KNPB selaku lembaga yang mewakili hak politik rakyat bangsa Papua Barat menuntut hak politik secara penuh kepada Pemerintah Indonesia agar mengembalikannya dengan mekanisme referendum atau memberikan kemerdekaan bagi rakyat Bangsa Papua Barat, kalau dengan cara dialog Papua-Jakarta, itu kami mau gunakan cara apa agar permasalahan hak politik rakyat Papua bisa didengarkan oleh Pemerintah Indonesia,” tuntut Jeffry Tabuni sembari menyatakan bahwa kepanitiaan pembentukan Parlemen Rakyat daerah (PRD) Nasional sudah terbentuk dan PRD Nasional pada Bulan April akan di launching.
Menurutnya, banyaknya tawaran-tawaran dari Pemerintah Indonesia seperti Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) maupun tawaran-tawaran kesejahteraan untuk rakyat Bangsa Papua Barat, yang dimana kami nilai itu bukanlah suatu solusi yang tepat untuk menyelesaikan persoalan diatas Tanah Papua Barat.
“Contohnya Goliath Tabuni yang lebih memilih kontak senjata dengan Pemerintah Indonesia, itu kan sudah jelas mereka itu bukan separatis atau pemberontak, tapi merupakan seorang yang melakukan gerilya dari Tentara Pembebasan Nasional (TPN) dan Operasi Papua Merdeka (OPM), guna melakukan pembebasan akibat penjajahan yang dilakukan NKRI terhadap rakyat Bangsa Papua Barat,” ucapnya.
Lanjut Jeffry, TPN/OPM itu ada semenjak mereka (TPN/OPM) kecewa dengan hasil dari Pepera tahun 1969 s/d Tahun 2012 sekarang ini dan kesejahteraan rakyat bangsa Papua Barat itu diabaikan serta Otsus tidak pernah atau dapat di nikmati oleh seluruh rakyat Bangsa Papua Barat.
“Jadi, kepada pihak-pihak gereja atau PGGP yang ingin mengadakan dialog Papua-Jakarta itu agar segera menghentikan niatnya terssebut dan jangan mengajak rakyat Bangsa Papua Barat untuk melakukan dialog Papua-Jakarta, dikarenakan rakyat Bangsa Papua Barat sudah mengerti apa yang diinginkan oleh rakyat Bangsa Papua Barat adalah merupakan suatu yang mutlak untuk rakyat Bangsa Papua Barat referendum atau merdeka,” pintanya.
“Referendum atau merdeka bai Bangsa Papua Barat ini kami anggap adalah solusi yang tepat untuk menyelesaikan persoalan diatas Tanah Papua Barat dan dapat mensejahterakan seluruh rakyat Bangsa Papua Barat, jadi Otsus maupun UP4B itu bagi kami bukanlah solusinya, melainkan untuk menyengsarakan dan membunuh seluruh rakyat Bangsa Papua Barat secara perlahan-lahan diatas Tanah Leluhurnya sendiri,” tuturnya.
Menurut Jefrry Tabuni, seharusnya Pemerintah Indonesia membuka diri, guna memberikan referendum kepada rakyat dan Bangsa Papua Barat, hal ini sebenarnya sudah diketahui dan dimengerti oleh Negara Republik Indonesia serta sudah mengerti akar permasalahan-permasalahan yang terjadi diatas Tanah Papua, tapi mereka (PGGP dan Pemerintah Indonesia) hanya berpura-pura dan menutup mata maupun telinga semuanya akan persoalan bagi rakyat Bangsa Papua Barat. (wmneapdkm).
0 komentar:
Posting Komentar