Hati Orang Papua Perlu Disembuhkan

Kamis, 12 Januari 2012

Hati Orang Papua Perlu Disembuhkan Kata Kenius Kogoya: Presiden Harus Penuhi Janji Dialog Jakarta-Papua

JAYAPURA—Ketua Kaukus Parlemen Pegunungan  DPR  Papua Kenius  Kogoya SP mengatakan, kebutuhan   rakyat  Papua  kini  bukan  kehadiran  sejumlah  program program  pembangunan  untuk  mensejahterakan rakyat, tapi  masalah  yang  paling urgen  dari semua  masalah  adalah  pemerintah seyogyanyalah mampu menyembuhkan luka hati  yang diderita rakyat Papua, yang selama  ini  terabaikan.
Menurut  Anggota Komisi E   DPR  Papua yang antara  lain membidangi masalah  kesejahteraan  ini, masalah utama  yang dihadapi rakyat Papua  bukan masalah kesejahteraan saja. Tapi yang  terpenting  adalah  menyembuhkan luka hati yang diderita  rakyat  Papua selama ini.  “Rakyat Papua dari jaman  dahulu  kala sudah sejahtera. Makan  dan hidup dimanapun yang  sudah menjadi bagian dari keseharian rakyat Papua,” tegasnya di ruang kerjanya Kamis (12/1) menanggapi pembrritaan yang menyebutkan Negera ingin mewujudkan kesehteraan di Papua.
Karena  itu,  tambahnya,    Presiden   Susilo  Bambang Yudhoyono   harus  menempati  janjinya menggelar Dialog Jakarta Papua  dengan memanggil  dan melibatkan seluruh tokoh-tokoh orang Papua.  “Pemerintah harus segera mewujudkan dialog  dengan para pemangku  kepentingan di  Papua dengan  pendekatan hati yang menghargai  martabat rakyat Papua sebagai  satu satunya  solusi  atas  masalah yang telah  lama menyesangrakan rakyat  Papua,” imbuhnya.   
“Rakyatku kalian mau apa.  Sebagai Bapak  yang baik dia harus membuka diri. Betapapun  rakyat  Papua adalah  bagian dari NKRI  serta  pemilik pembangunan. Dia  harus merasakan  pembangunan ini,” tegasnya. Dalam dialog  bersama  tokoh  tokoh  Papua,  dia  mengatakan, Presiden  tak  perlu  melibatkan  pejabat pejabat  Papua karena  merekalah  yang  justru menggagalkan Otonomi Khusus. 
“Rakyat Papua bukan  meminta  suatu program baru untuk kesejahteraan. Tapi  rakyat  Papua  menginginkan   agar Presiden  dapat  duduk dan dialog  bersama,”  tandasnya.
Kata  dia,  apabila  pemerintah  tak melibatkan tokoh tokoh  Papua yang mendiami  wilayah-wilayah pegunungan, pesisir pantai  serta  wilayah terisolir, maka  sebagus  apapun  programnya imposible.
Program UP4B, tukas  politisi  PPRN ini, disatu   sisi baik tapi bukan solusi  terbaik bagi  orang Papua. Pasalnya, program apapun  sulit meredam hak hak  politik rakyat  Papua  yang selama  ini  diabaikan dan ditinggalkan.
Dikatakan,  jika  Presiden berkeinginan berdialog dengan rakyat Papua, luka batin  itu pelan-pelan bisa disembuhkan. Hanya saja ruang dialog  yang  diinginkan   rakyat  Papua tak pernah terbuka.
Dia  menambahkan, walaupun    Dewan Perwakilan  Rakyat  (DPR)  Papua memberikan apresiasi  terhadap  janji   yang  disampaikan  Ketua Unit Percepatan Pembangunan  Papua dan Papua Barat  (UP4B) Letjen  TNI (Pur) Bambang  Darmono  bahwa  pihaknya  memprioritaskan  pembangunan di wilayah Pegunungan  dan wilayan  terisolir  di kedua Provinsi  diufuk  timur Nusantara. Tapi ada nada  pesimis lantaran membangun  wilayah  Pegunungan dan wilayah terisolir hanya  dalam  tempo 3 tahun dianggap   sesuatu yang tak mungkin  atau imposible. Pasalnya,  letak geografis wilayah  Pegunungan dan wilayah terisolir   baik  di Provinsi  Papua  dan Papua Barat  yang menjadi sasaran UP4B sangatlah berat  dan luas  membutuhkan waktu berpuluh puluh  tahun  untuk  membangunnya.      
Hal  ini  disampaikan Ketua Kaukus Parlemen Pegunungan  DPR  Papua Kenius  Kogoya SP di ruang kerjanya, DPR  Papua, Jayapura, Kamis (12/1).  Dia mengatakan, apabila  pemerintah pusat  lewat UP4B dalam tempo  3 tahun mampu  mensejahterakan orang Papua yang berada di wilayah Pegunungan dan  wilayah  terisolir  pihaknya  menyampaikan terimakasih  lantaran  baru pertama kali ini ada perhatian untuk rakyat  di wilayah Pegunungan dan wilayah terisolir.
“Kasihan para  Bupati  kelola APBD Rp 400 Miliar  – Rp 600 Miliar  pertahun sehingga  hadirnya  UP4B  mampu mengsinergikan pembangunan khususnya di wilayah Pegunungan dan wilayah terisolir.
Karena  itu,  sambungnya,  UP4B  harus memahami karakter rakyat  Papua yang ada di wilayah Pegunungan dan wilayah  terisolir menyangkut   kebudayaan,  letak geografis dan lain  lain. 
“Kehidupannya rakyat  Papua  seperti apa  baru  you bisa masuk  membawa program yang cocok dengan kebudayan setempat,” katanya.  
“Tapi bila   program UP4B  dibuat di Jakarta lalu bawa datang   untuk rakyat  Papua yang ada di hutan dan pesisir kira-kira dia bisa menerimanya.”